Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
MATERI POKOK PERATURAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2011 mengatur pedoman pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mencakup tata cara penyusunan, pengesahan, dan revisi DIPA/POK, struktur serta prosedur pendelegasian pejabat pengelola keuangan (seperti PA, KPA, PPK, dan bendahara), mekanisme pengajuan dan pengujian SPP serta penerbitan SPM, standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, hingga tata cara pelaporan keuangan melalui sistem akuntansi kementerian dan ketentuan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan tersebut.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 8 |
| Tahun Peraturan | 2011 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan | PERMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 11 Mei 2011 |
| Tanggal Pengundangan | 11 Mei 2011 |
| Sumber | BN 2011(286): 114 |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | PEDOMAN - PENGELOLAAN - KEUANGAN NEGARA |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
