Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang mencakup tata cara pencegahan melalui sosialisasi dan mitigasi titik rawan, kewajiban penolakan atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan, penetapan pengecualian jenis gratifikasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), mekanisme pengawasan oleh Inspektur Jenderal, serta pemberian hak dan pelindungan bagi pelapor yang beritikad baik.