Logo JDIH Kemnaker
JDIH Kemnaker
Menu Utama

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

  • 16 November 2022
  • Berlaku
  • Halaman ini telah diakses 18,982 kali
MATERI POKOK PERATURAN
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penetapan Upah Minimum tahun 2023, yang mencakup mekanisme penyesuaian nilai Upah Minimum bagi daerah yang telah memilikinya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (α), serta metode penghitungan Upah Minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum dengan menggunakan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, sekaligus menetapkan prosedur administratif keterlibatan Dewan Pengupahan, Bupati/Walikota, dan Gubernur dalam proses penetapan serta pengumuman Upah Minimum tersebut.
Tipe DokumenPeraturan Perundang-Undangan
Judul PeraturanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Tajuk Entri UtamaIndonesia. Kementerian Ketenagakerjaan
Nomor Peraturan18
Tahun Peraturan2022
Jenis/Bentuk PeraturanPeraturan Menteri
SingkatanPERMEN
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan16 November 2022
Tanggal Pengundangan17 November 2022
SumberBN 2022 (1165) : 11 hlm
LokasiBiro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan
SubjekUPAH - MINIMUM - 2023
Bidang HukumHukum Ketenagakerjaan
BahasaIndonesia
PenandatanganIda Fauziyah
Simplifikasi -
Peraturan Terkait
Peraturan Pelaksanaan
  • -
Status Berlaku
Peta Hubungan Peraturan
Hubungan perubahan, pencabutan, dan keterkaitan peraturan.
Mengubah Mencabut Terkait

Bot Avatar
Halo! Saya Andi (Asisten Digital Interaktif).
Yuk, kita bahas isi dokumen Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

Kalau ada pertanyaan di luar dokumen ini, silakan buka peraturan terkait dulu ya supaya saya bisa bantu lebih tepat.
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Nomor Perkara 72 P/HUM/2022

Pemohon: PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA, PERKUMPULAN ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA, PERKUMPULAN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA, PERKUMPULAN ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA, PERKUMPULAN GABUNGAN PRODUSEN MAKANAN MINUMAN INDONESIA, PERKUMPULAN HIMPUN

Pokok Perkara: Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

Diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan:

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

1. PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA,

2. PERKUMPULAN ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA,

3. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA,

4. PERKUMPULAN ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA,

5. PERKUMPULAN GABUNGAN PRODUSEN MAKANAN MINUMAN INDONESIA,

6. PERKUMPULAN HIMPUNAN PERITEL DAN PENYEWA PUSAT PERBELANJAAN INDONESIA,

7. PERKUMPULAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA,

8. PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA,

9. ASOSIASI PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA,

10. PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA,

tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); 

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
Pratinjau
FILE-FILE PERATURAN
Abstrak
BERKAS LAMPIRAN
File Data Dukung
Riwayat Peraturan

Dokumen ini belum memiliki riwayat

Bagikan
Icon JDIHN
JDIH Kemnaker App

Akses dokumen dan Informasi Hukum lebih cepat langsung dari layar utama