Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong Sar
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2012, regulasi ini mengatur penetapan komponen dan besaran biaya penempatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik dengan negara tujuan Hong Kong SAR, yang mencakup perincian biaya yang ditanggung oleh pengguna (seperti legalisasi kontrak, asuransi, visa, dan transportasi) serta biaya yang ditanggung oleh TKI (seperti pelatihan, uji kompetensi, paspor, dan jasa agensi), sekaligus menetapkan standar durasi pelatihan selama 600 jam pelajaran serta memberikan ketentuan pengecualian biaya bagi TKI purna yang akan kembali bekerja ke Hong Kong SAR.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong Sar |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 98 |
| Tahun Peraturan | 2012 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 24 Mei 2012 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
