Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 merupakan perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 yang diterbitkan untuk mengoptimalkan pelindungan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui penyesuaian syarat kepesertaan, mekanisme iuran, kadaluarsa klaim, serta bukti PHK, guna merespons dinamika kondisi perekonomian dan peningkatan angka PHK. Regulasi ini mempertegas syarat masa iur minimal 12 bulan yang diakumulasikan dalam 24 bulan kalender, mengatur tanggung jawab pengusaha yang menunggak iuran dalam pembayaran manfaat uang tunai, serta melakukan rekomposisi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk memastikan keberlanjutan pendanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja.