Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 144 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Akitivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
MATERI POKOK PERATURAN
Peraturan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang mencakup berbagai unit kompetensi bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, meliputi penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko, penilaian risiko berbasis risiko (risk-based approach), pelaksanaan uji tuntas nasabah (CDD/EDD), analisis transaksi, pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, perancangan sistem informasi manajemen, pelaporan kepada otoritas terkait, hingga pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan serta evaluasi keandalan sistem informasi guna memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 144 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Akitivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan |
| Nomor Peraturan | 144 |
| Tahun Peraturan | 2022 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 09 November 2022 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnaker |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | ANTI - PENCUCIAN - UANG |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Ida Fauziyah |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
