Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Regulasi ini mengatur pemberian fasilitas insentif fiskal dan kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) final 0% bagi UMKM dengan penanaman modal tertentu hingga tahun 2035, kemudahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas barang dan jasa kena pajak strategis, serta pengaturan pengelolaan tanah melalui Hak Pengelolaan (HPL) oleh Otorita IKN, dengan tujuan utama untuk mengakselerasi penanaman modal melalui insentif terukur, pembukuan terpisah bagi Wajib Pajak, serta mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah IKN.