Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan ini mengatur tata kelola pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui penetapan standar hubungan kerja yang berbasis kesepakatan atau perjanjian kerja tertulis, persyaratan rekrutmen minimal 18 tahun, serta pemenuhan hak-hak dasar PRT seperti upah, jaminan sosial, waktu kerja yang manusiawi, dan lingkungan kerja yang aman. Regulasi ini juga memperjelas peran strategis Perusahaan Penempatan PRT (P3RT) dalam proses penempatan, penyelenggaraan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi, serta pembagian tanggung jawab pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam sistem data elektronik demi menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi.