Keputusan Menteri Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003 ini mengatur tentang akibat hukum dari pelaksanaan mogok kerja yang dikategorikan tidak sah, mencakup definisi operasional terkait mogok kerja dan pihak-pihak yang terlibat, kriteria kondisi yang menyebabkan suatu aksi mogok kerja dianggap tidak sah (seperti ketiadaan perundingan sebelumnya atau cacat administratif pemberitahuan), serta konsekuensi hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah, mulai dari kualifikasi tindakan mangkir hingga sanksi pengunduran diri jika tidak memenuhi panggilan kembali bekerja, serta klasifikasi khusus sebagai kesalahan berat apabila mogok kerja tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.