Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP-174/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-174/MEN/2002 mengatur mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai standar wajib dalam perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (PER-04/MEN/1988) serta mewajibkan pengurus tempat kerja untuk menyesuaikan instalasi listrik yang sudah ada dengan standar baru tersebut dalam jangka waktu tiga tahun dengan konsekuensi sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bagi pihak yang tidak mematuhinya.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-174/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 174 |
| Tahun Peraturan | 2002 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | - |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
