Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Regulasi ini mengatur mekanisme tata kelola dan prosedur penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan, yang mencakup kewajiban perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja, peran mediasi oleh Pegawai Perantara, hingga persyaratan perizinan PHK melalui Panitia Daerah (untuk PHK perorangan) atau Panitia Pusat (untuk PHK massal); selain itu, peraturan ini menetapkan batasan hukum mengenai alasan PHK yang dilarang, kriteria kesalahan berat yang memengaruhi hak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta ketentuan peralihan dan penyesuaian pemberian kompensasi bagi pekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut.