Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 ini mengatur tentang penegasan status hukum pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait Pasal 158, 159, 160 ayat (1), 170, 171, dan 186, serta menetapkan panduan baru bagi pengusaha dalam penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat yang kini harus didasarkan pada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan arahan penyelesaian hubungan industrial bagi kondisi pekerja yang ditahan atau adanya alasan mendesak.