Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota
MATERI POKOK PERATURAN
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri Nomor 14 dan 51 Tahun 2012 mengatur tentang optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi, yang mencakup aspek kelembagaan unit kerja, manajemen sumber daya manusia (Pengawas Ketenagakerjaan), pembinaan umum dan teknis oleh kementerian terkait, mekanisme pelaporan, tata cara pendanaan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan berjalan efektif.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 14 |
| Tahun Peraturan | 2012 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan | PERMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 18 Juli 2012 |
| Tanggal Pengundangan | 23 Juli 2012 |
| Sumber | BN 2012 (743): 6 hlm |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | OPTIMALISASI - PENGAWASAN - PROVINSI - KOTA |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
