Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mencakup prinsip-prinsip dasar pengawasan, standar umum bagi auditor (termasuk independensi, obyektivitas, dan keahlian), serta pedoman teknis pelaksanaan dan pelaporan untuk dua jenis audit utama, yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (audit investigatif), guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 225 |
| Tahun Peraturan | 2014 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 07 Juli 2014 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
