Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernjataan Berlakunja Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 menetapkan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan mengawasi pelaksanaan peraturan perburuhan, mengumpulkan data hubungan kerja, serta menjalankan tugas pengawasan lainnya melalui penunjukan pegawai khusus yang memiliki kewenangan memasuki tempat kerja, meminta keterangan kepada majikan maupun buruh, serta melakukan pemeriksaan. Regulasi ini juga membebankan kewajiban kepada pegawai pengawas untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, sekaligus mengatur sanksi pidana berupa penjara atau denda bagi pihak yang menghalang-halangi tugas pengawasan, melanggar kewajiban pemberian keterangan, atau membocorkan rahasia jabatan, dengan penegasan bahwa pengawasan ini turut melibatkan koordinasi dengan organisasi buruh.