Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor NOMOR SE.7/MEN/IX/2014 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.7/MEN/IX/2014 mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada perusahaan yang mengalami pailit atau likuidasi, di mana upah pekerja yang terhutang harus didahulukan pembayarannya di atas semua jenis kreditur (termasuk kreditur separatis, hak negara, dan badan umum pemerintah), sementara pembayaran hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan kecuali terhadap kreditur separatis.