Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bank Perkreditan Rakyat
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk sektor keuangan subsektor perbankan bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang mencakup sepuluh unit kompetensi utama meliputi pelaksanaan best practices keuangan mikro, manajemen sumber daya manusia, perhitungan biaya dan penetapan harga, pengelolaan risiko kredit, pengelolaan aktiva dan pasiva, penilaian pasar dan pemasaran produk, penerapan sistem informasi manajemen, implementasi pengaturan dan pengawasan BPR, penerapan sistem pengendalian intern, serta penyusunan rencana bisnis.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bank Perkreditan Rakyat |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 263 |
| Tahun Peraturan | 2004 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 26 November 2004 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Fahmi Idris |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
