Keputusan Menakertrans Nomor KEP.93/MEN/IV/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kecantikan Sub Sektor Tata Rias Rambut
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Sektor Kecantikan, khususnya Sub Sektor Tata Rias Rambut, yang berfungsi sebagai acuan nasional bagi dunia usaha/industri dalam merumuskan kebutuhan kualifikasi SDM, bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan kurikulum, serta bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM secara makro. Dokumen ini merinci berbagai unit kompetensi yang mencakup aspek umum, inti, bisnis, pelatihan dan penilaian, serta kemampuan bahasa Inggris, yang disertai dengan format kodifikasi, batasan variabel, dan panduan penilaian untuk memastikan implementasi standar yang konsisten, aman, dan profesional di industri tata rias rambut.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menakertrans Nomor KEP.93/MEN/IV/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kecantikan Sub Sektor Tata Rias Rambut |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 93 |
| Tahun Peraturan | 2005 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 20 April 2005 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | SKKNI - KECANTIKAN - TATA RIAS RAMBUT |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Fahmi Idris |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
