Keputusan Menakertrans Nomor KEP.133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor keuangan, khususnya sub-sektor perantara keuangan pada bidang Koperasi Jasa Keuangan (KJK), yang mencakup Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP), Koperasi Kredit, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dengan menetapkan daftar unit kompetensi, pemaketan standar kompetensi berjenjang mulai dari level II hingga VIII, serta pedoman implementasi standar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan, penyelenggara ujian, dan pemerintah dalam pengembangan serta sertifikasi profesional SDM pengelola koperasi jasa keuangan di Indonesia.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menakertrans Nomor KEP.133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 133 |
| Tahun Peraturan | 2007 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 14 Maret 2007 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | SKKNI - KEUANGAN - KOPERASI |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Erman Suparno |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
