Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/XII/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kegiatan Lainnya Bidang Kecantikan Kulit
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 248/MEN/XII/2008 ini mengatur tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk sektor jasa kegiatan lainnya bidang kecantikan kulit, yang mencakup rumusan kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia usaha/industri untuk rekrutmen dan penilaian unjuk kerja, serta lembaga sertifikasi dalam merumuskan skema uji kompetensi yang mencakup berbagai unit kompetensi mulai dari persiapan kerja, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kulit wajah (manual maupun teknologi), rias wajah untuk berbagai kebutuhan, hingga pengelolaan bisnis kecantikan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/XII/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kegiatan Lainnya Bidang Kecantikan Kulit |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 248 |
| Tahun Peraturan | 2008 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 05 Desember 2008 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Erman Suparno |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
