Keputusan Menakertrans Nomor KEP.245/MEN/VIII/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung dan Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.245/MEN/VIII/2009 ini mengatur tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung, yang mencakup aspek teknis pelaksanaan pekerjaan seperti persiapan lahan, pengolahan lahan, penanaman, serta perapian dan penyiraman, dengan penekanan pada penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kemampuan komunikasi di lingkungan kerja konstruksi sebagai acuan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menakertrans Nomor KEP.245/MEN/VIII/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung dan Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 245 |
| Tahun Peraturan | 2009 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 31 Agustus 2009 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | SKKNI - KONTRUKSI GEDUNG - TUKANG TAMAN |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Erman Suparno |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
