Keputusan Menakertrans Nomor KEP.285/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Impresariat
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.285/MEN/XI/2011 ini mengatur tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk sektor pariwisata bidang jasa impresariat, yang mencakup rumusan kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertunjukan seni serta olahraga profesional. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan baku bagi institusi pendidikan, dunia usaha, dan lembaga sertifikasi dalam pengembangan kurikulum, rekrutmen tenaga kerja, penilaian unjuk kerja, serta penyusunan uraian jabatan, sekaligus menjadi pedoman untuk meningkatkan daya saing SDM pariwisata Indonesia agar memenuhi standar nasional maupun internasional dalam menghadapi mobilitas tenaga profesional di tingkat ASEAN.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menakertrans Nomor KEP.285/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Impresariat |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 285 |
| Tahun Peraturan | 2011 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 28 November 2011 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | SKKNI - PARIWISATA - IMPRESARIAT |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
