Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Susu Bidang Pengendalian Mutu
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk sub-bidang Pengendalian Mutu pada sektor industri pengolahan sub-sektor industri makanan bidang industri pengolahan susu, yang mencakup kodefikasi profesi, pemaketan jabatan, daftar unit kompetensi (umum, inti, dan khusus), serta pedoman penerapan standar kompetensi tersebut sebagai acuan bagi lembaga pendidikan, pelatihan kerja, industri, dan lembaga sertifikasi dalam pengembangan SDM, penyusunan uraian pekerjaan, penilaian unjuk kerja, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja di industri pengolahan susu.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Susu Bidang Pengendalian Mutu |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 85 |
| Tahun Peraturan | 2012 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 04 Mei 2012 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
