Keputusan Menakertrans Nomor 193 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Golongan Konstruksi Gedung Sub Golongan Konstruksi Gedung Kelompok Usaha Konstruksi Gedung Perkantoran Jabatan Kerja Ahli Pemeriksa Kelaikan Struktur Bangunan Gedung
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 193 Tahun 2013 mengatur tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja Ahli Pemeriksa Kelaikan Struktur Bangunan Gedung, yang mencakup perumusan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi berbagai elemen struktur bangunan gedung bertingkat tinggi—seperti pondasi, basement, kolom, balok, pelat lantai, tangga, hingga rangka atap—serta penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3-L), penggunaan perangkat lunak struktur terapan, dan penyusunan laporan akhir sebagai acuan baku dalam pengembangan program pelatihan, rekruitmen, penilaian unjuk kerja, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menakertrans Nomor 193 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Golongan Konstruksi Gedung Sub Golongan Konstruksi Gedung Kelompok Usaha Konstruksi Gedung Perkantoran Jabatan Kerja Ahli Pemeriksa Kelaikan Struktur Bangunan Gedung |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 193 |
| Tahun Peraturan | 2013 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 15 Juli 2013 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | SKKNI - PERKANTORAN - GEDUNG |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peta Hubungan Peraturan
Hubungan perubahan, pencabutan, dan keterkaitan peraturan.
Mengubah
Mencabut
Mencabut Sebagian
Terkait
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
