Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini menetapkan kewajiban negara untuk melakukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang didefinisikan sebagai orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama guna menjamin kesamaan kesempatan, aksesibilitas, serta akomodasi yang layak di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Regulasi ini menggeser paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based*) menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia melalui koordinasi lintas lembaga, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana induk dalam menjamin martabat dan kemandirian Penyandang Disabilitas