Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini menetapkan kerangka hukum komprehensif terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana, hak-hak korban, saksi, dan keluarga korban atas penanganan, pelindungan, serta pemulihan, sekaligus mengamanatkan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan, koordinasi, dan pemantauan secara terpadu melalui berbagai sektor, serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dan keluarga, dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah