Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 457 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 457 Tahun 2012, mengatur tentang pedoman teknis pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sebagai instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat provinsi, yang mencakup penetapan sembilan indikator utama seperti perencanaan tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, hingga jaminan sosial beserta tata cara pembobotan, metode penghitungan indeks komposit, dan kriteria klasifikasi status pembangunan daerah (rendah, menengah, atau tinggi) guna menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan serta strategi pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 457 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 457 |
| Tahun Peraturan | 2012 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 25 Juni 2012 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Muhaimin Iskandar |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
