Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.27/MEN/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MATERI POKOK PERATURAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.27/MEN/2002 regulasi ini mengatur tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) bagi jabatan struktural yang belum terisi dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) bagi pejabat struktural yang berhalangan hadir, yang mencakup kriteria pemilihan berdasarkan senioritas, kecakapan, atau pengalaman, mekanisme pemberian Surat Perintah oleh pejabat berwenang, batasan kewenangan administratif (seperti larangan menetapkan keputusan strategis), serta ketentuan mengenai tunjangan jabatan bagi PNS yang ditunjuk.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.27/MEN/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 27 |
| Tahun Peraturan | 2002 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 25 Februari 2002 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnaker |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | PELAKSANA - TUGAS - HARIAN |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Jacob Nuwa Wea |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
