Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sebagai sistem legalitas kegiatan usaha yang terintegrasi melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menerbitkan Perizinan Berusaha (PB) serta Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Regulasi ini menekankan pada pendekatan analisis risiko untuk menentukan persyaratan dasar dan kewajiban pelaku usaha, sekaligus menetapkan mekanisme pengawasan, penyelesaian hambatan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta penerapan sanksi administratif yang tegas—mulai dari teguran tertulis hingga sanksi denda dan penghentian kegiatan—guna memastikan kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor kegiatan ekonomi.