Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
MATERI POKOK PERATURAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dan penyelenggaraan program pensiun di Indonesia, baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang beroperasi berdasarkan prinsip keterpisahan kekayaan, sistem pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Keuangan untuk menjamin kesinambungan penghasilan hari tua peserta dengan dukungan fasilitas perpajakan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. |
| Nomor Peraturan | 11 |
| Tahun Peraturan | 1992 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-undang |
| Singkatan | UU |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 20 April 1992 |
| Tanggal Pengundangan | 20 April 1992 |
| Sumber | LN 1992 (37) TLN (3477) |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | DANA PENSIUN |
| Bidang Hukum | Hukum Umum |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Soeharto |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan | |
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Nomor Perkara 25/PUU-VI/2011
Pemohon: HASANUDDIN SHAHIB, KUSNENDAR ATMOSUKARTO, SUHARTO, S.H
Pokok Perkara: Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan:
Mengadili,
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
