Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 menetapkan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS yang melakukan pelanggaran larangan, seperti benturan kepentingan, perbuatan tercela, rangkap jabatan, atau memiliki bisnis yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, dengan mekanisme penegakan yang mencakup proses pemeriksaan oleh tim panel, hak klarifikasi atau pembelaan bagi pihak terlapor, hingga sanksi pemberhentian tetap oleh Presiden berdasarkan pertimbangan menteri guna menjamin tata kelola lembaga yang berintegritas dan bebas dari kepentingan pribadi.