Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
MATERI POKOK PERATURAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 mengenai syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dengan fokus utama pada harmonisasi regulasi ketenagakerjaan terhadap ketentuan di bidang penanaman modal, yang mencakup definisi penanam modal asing serta penegasan bahwa penerbitan izin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berstatus penanam modal asing menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui penyisipan Pasal 25A.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan |
| Nomor Peraturan | 27 |
| Tahun Peraturan | 2014 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan | PERMEN |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 31 Desember 2014 |
| Tanggal Pengundangan | 31 Desember 2014 |
| Sumber | BN 2014 (2098): 3 hlm |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | PELAKSANAAN - PEKERJAAN - PERUSAHAAN LAIN |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | M. Hanif dhakiri |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
