Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1,Pasal 3,Pasal 4,Pasal 8,Pasal,11,Pasal20,Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum
- 05 Oktober 2000
- Tidak Berlaku
- Halaman ini telah diakses 1,879 kali
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini mengatur tentang perubahan nomenklatur dan penyesuaian mekanisme penetapan upah minimum dalam rangka otonomi daerah, yang mencakup perubahan istilah dari Upah Minimum Regional (UMR) menjadi Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, penegasan wewenang Gubernur dalam menetapkan upah minimum dengan syarat nilai upah kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah propinsi, serta pengaturan tata cara pengusulan upah oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah hingga prosedur penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu melalui pemeriksaan akuntan publik.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1,Pasal 3,Pasal 4,Pasal 8,Pasal,11,Pasal20,Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Nomor Peraturan | 226 |
| Tahun Peraturan | 2000 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 05 Oktober 2000 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Depnakertrans |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | Alhilal Hamdi |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Tidak Berlaku |
Peta Hubungan Peraturan
Hubungan perubahan, pencabutan, dan keterkaitan peraturan.
Mengubah
Mencabut
Terkait
Halo! Saya Andi (Asisten Digital Interaktif).
Yuk, kita bahas isi dokumen Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 226 Tahun 2000.
Kalau ada pertanyaan di luar dokumen ini, silakan buka peraturan terkait dulu ya supaya saya bisa bantu lebih tepat.
Yuk, kita bahas isi dokumen Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 226 Tahun 2000.
Kalau ada pertanyaan di luar dokumen ini, silakan buka peraturan terkait dulu ya supaya saya bisa bantu lebih tepat.
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
Pratinjau
FILE-FILE PERATURAN
Komparasi Aturan
Bandingkan dengan:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013
Riwayat Peraturan
02 Oktober 2013
Dicabut oleh
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
Kutipan Pasal
Memuat teks dari dokumen...