Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tata kelola penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang mencakup definisi teknis mengenai jenis upah minimum (UMP, UMK, UMSP, UMSK), mekanisme penetapan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan bupati/walikota, kewajiban pengusaha untuk tidak membayar upah di bawah ketentuan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pengaturan khusus bagi pekerja borongan atau harian lepas, serta penegasan mengenai pengawasan pelaksanaan aturan tersebut oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.