Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 mengatur tata kelola pengelolaan aset dan investasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan menekankan prinsip kehati-hatian, likuiditas, solvabilitas, keamanan dana, dan hasil yang memadai guna memastikan pemenuhan kewajiban manfaat kepada peserta. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan aset—baik aset BPJS maupun aset Dana Jaminan Sosial (JKK, JKM, JHT, dan JP) serta mewajibkan penerapan manajemen risiko, audit oleh akuntan publik, dan pengawasan berlapis oleh DJSN, OJK, serta BPK guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan keuangan badan penyelenggara dalam rangka mendukung kesejahteraan tenaga kerja nasional.