Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan regulasi komprehensif yang dibentuk sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXII/2023 untuk menata ulang, menyinkronkan, dan mengintegrasikan materi ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 agar lebih memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi tenaga kerja. Peraturan ini mengatur secara mendalam mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja termasuk sektor informal dan pemagangan standar pengupahan, waktu kerja dan lembur, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penguatan peran lembaga tripartit dan pengawasan ketenagakerjaan, dengan semangat untuk menjamin hak dasar tenaga kerja tanpa diskriminasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan hukum masyarakat terkini.