Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022
tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Mafaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Surat Edaran Menteri Nomor M/1/HK.04/IV/2022
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
Keputusan Menaker Nomor 104 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
Beserta Peraturan Pelaksanaannya
Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Ketenagakerjaan
Tematik
Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan.Artikel Ketenagakerjaan
- Pemaknaan Memasuki Usia Pensiun
- Pemaknaan Filosofi Jaminan Hari Tua
- Melihat Posisi Ganda Tkbm Dalam Perspektif Ketenagakerjaan
- Pelindungan Hak Pekerja Oleh Sebab Penolakan Mutasi Membuat Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
- Paradigma Penolakan Mutasi Sebagai Sebab Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Pembangunan Ketenagakerjaan
Pertimbangan Hukum
- Apa saja syarat mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)?
- Bagaimana ketentuan pemberian pesangon bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
- Apa saja kompensasi yang didapat pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)?
- Apa saja hak yang didapat oleh pekerja/buruh yang mengundurkan diri (resign)
- Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada Perusahaan yang tidak pernah membayar iuran program jaminan sosial pekerja/buruh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
