Logo JDIH Kemnaker
JDIH Kemnaker
Menu Utama

Inventarisasi

Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2004

ditemukan 39 Peraturan

Undang-undang (Ditemukan 6 Peraturan)
No. Judul Status
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlaku
2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Berlaku
3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Berlaku
4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berlaku
5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tidak Berlaku
6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Berlaku
Peraturan Pemerintah (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tidak Berlaku
2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung Berlaku
Keputusan Presiden (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Perantara Hubungan Industrial Dan Pengantar Kerja Tidak Berlaku
2 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Berlaku
Peraturan Menteri (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung Tidak Berlaku
Keputusan Menteri (Ditemukan 27 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.7/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tidak Berlaku
2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah Tidak Berlaku
3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu Tidak Berlaku
4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Berlaku
5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP-69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-227/men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tidak Berlaku
6 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.80/MEN/V/2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi ke Singapura Tidak Berlaku
7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi Tidak Berlaku
8 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.96.A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tidak Berlaku
9 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Berlaku
10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Tidak Berlaku
11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur Tidak Berlaku
12 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.112/MEN/VII/2004 tentang Perubahan Kepmenakertrasn No. KEP. 226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia Tidak Berlaku
13 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat Berlaku
14 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan Tidak Berlaku
15 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.157/MEN/IX/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Garmen Tidak Berlaku
16 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.187/MEN/IX/2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh Berlaku
17 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.211/MEN/X/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja Tidak Berlaku
18 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Tidak Berlaku
19 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.238/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata Tidak Berlaku
20 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.239/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran Tidak Berlaku
21 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.240/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam Mesin Tidak Berlaku
22 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja Berlaku
23 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bank Perkreditan Rakyat Tidak Berlaku
24 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.264/MEN/2004 tentang Pola Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil Berlaku
25 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.265/MEN/XI/2004 tentang Lembaga Sertifikasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tidak Berlaku
26 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.271/MEN/XI/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Laboratory Tidak Berlaku
27 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.282/MEN/XII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tidak Berlaku
Surat Edaran Menteri (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal Berlaku
Icon JDIHN
JDIH Kemnaker App

Akses dokumen dan Informasi Hukum lebih cepat langsung dari layar utama