Logo JDIH Kemnaker
JDIH Kemnaker

Peraturan Perundang-undangan

» Ditemukan 2.589 Peraturan

Ditemukan 2.589 hasil Dalam 0.005 detik
Ditemukan 2.589 hasil
Thumbnail

WAKTU KERJA - ISTRAHAT - SEKTOR USAHA ENERGI

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.234/MEN/2003
Berlaku

Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 12,372 kali
Thumbnail

JENIS - SIFAT - PEKERJAAN

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.233/MEN/2003
Berlaku

Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 13,545 kali
Thumbnail

MOGOK - KERJA - TIDAK SAH

Keputusan Menteri Nomor KEP.232/MEN/2003
Berlaku

Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 7,557 kali
Thumbnail

PENANGGUHAN - UPAH - MINIMUM

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.231/MEN/2003
Tidak Berlaku

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 3,535 kali
Thumbnail

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.230/MEN/2003
Berlaku

Golongan dan Jabatan tertentu yang dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 3,282 kali
Thumbnail

TATA CARA - PERIZINAN - LPK

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.229/MEN/2003
Tidak Berlaku

Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 164 kali
Thumbnail

Keputusan Menakertrans Nomor KEP-227/MEN/2003
Tidak Berlaku

Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 1,704 kali
Thumbnail

PERIZINAN - PEMAGANGAN - LUAR WILAYAH INDONESIA

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.226/MEN/2003
Tidak Berlaku

Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 445 kali
Thumbnail

TATA KERJA - LEMBAGA AKREDITASI - LPK

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003
Tidak Berlaku

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 1,745 kali
Thumbnail

PENGUSAHA - BURUH PEREMPUAN

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003
Berlaku

Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 7,595 kali
Thumbnail

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.223/MEN/2003
Tidak Berlaku

Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi

Ditetapkan: 31 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 387 kali
Thumbnail

AKREDITASI - SERTIFIKASI - PERSEMENAN

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.221/MEN/2003
Tidak Berlaku

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia

Ditetapkan: 28 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 169 kali
Thumbnail

LSP - LOGAM - MESIN

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.220/MEN/2003
Tidak Berlaku

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia

Ditetapkan: 28 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 181 kali
Thumbnail

AKREDITASI - LSP - TEKNIK OTOMOTIF

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.219/MEN/2003
Tidak Berlaku

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia

Ditetapkan: 28 Oktober 2003
Diundangkan: -
Diunduh: 191 kali
Thumbnail

SKKNI - WHEEL - EXCAVATOR

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2003
Berlaku

Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Operator Wheel Excavator Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Ditetapkan: 18 Mei 2010
Diundangkan: -
Diunduh: 454 kali
Filter Pencarian
Jenis Dokumen Hukum
1
93
3
106
77
47
7
453
1,538
99
1
6
39
3
5
111
Lebih Banyak
Tema
19
23
17
1,251
16
13
8
39
27
64
18
12
30
3
30
19
83
46
8
27
10
49
18
17
27
19
16
13
98
52
7
13
13
50
36
13
55
10
4
20
15
11
14
17
Lebih Banyak
Status
1,796
793
Tersedia Terjemahan
52
2,563
Kata Kunci
Nomor
Tahun
Icon JDIHN
JDIH Kemnaker App

Akses dokumen dan Informasi Hukum lebih cepat langsung dari layar utama