1500630
MENU NAVIGASI

Inventarisasi

Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025

ditemukan 102 Peraturan

Undang-undang (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berlaku
Peraturan Pemerintah (Ditemukan 7 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku
2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya tertentu Tahun 2025 Berlaku
3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berlaku
4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berlaku
5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 Berlaku
6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Berlaku
7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upан Berlaku
Peraturan Presiden (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Berlaku
Keputusan Presiden (Ditemukan 4 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Peyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 Berlaku
2 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 Berlaku
3 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026 Berlaku
4 Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 Berlaku
Instruksi Presiden (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berlaku
Peraturan Menteri (Ditemukan 14 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Berlaku
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku
4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap Berlaku
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Berlaku
6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Berlaku
7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah Berlaku
8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 Berlaku
10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026 Berlaku
11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua Berlaku
13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berlaku
14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan Berlaku
Keputusan Menteri (Ditemukan 51 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Berlaku
2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 Berlaku
3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Air Minum Berlaku
4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Terowongan Berlaku
5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi Berlaku
6 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap Berlaku
7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Usaha Jasa Terkait dengan Pengangkutan Berlaku
8 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Berlaku
9 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keinsinyuran Peternakan Berlaku
10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Tanggap Insiden Siber Berlaku
11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Bidang Pengelasan Berlaku
12 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Mesin Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL) Bidang Industri Mesin Perikanan Berlaku
13 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 126 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Bangunan Hijau Berlaku
14 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Berlaku
15 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 150 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki Bidang Industri Pengolahan Kulit Berlaku
16 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi Berlaku
17 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berlaku
18 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 153 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Maintenance Alat Berat Berlaku
19 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 154 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam Bidang Industri Ubin Keramik Berlaku
20 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 155 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Refraktori Berlaku
21 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 165 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budi Daya Tebu dan Pengolahan Gula Kristal Putih Berlaku
22 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 166 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam Bidang Industri Bahan Bangunan Dari Semen Berlaku
23 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 257 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Perdagangan Barang Secara Eceran Melalui Pemesanan Online Berlaku
24 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 258 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Fluida Pengeboran, Komplesi, dan Kerja Ulang Sumur Berlaku
25 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 259 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin Bidang Teknik Listrik Migas Berlaku
26 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan Berlaku
27 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 282 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
28 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Produktivitas Berlaku
29 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
30 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 293 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Validasi dan Verifikasi Aksi Mitigasi Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Energi Berlaku
31 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan Berlaku
32 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 318 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.271/MEN/XII/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Laboratorium dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemah Dari Asutralian Laboratory Operations Training Package (MSL09) Berlaku
33 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 342 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
34 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 343 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Pengeboran Darat Berlaku
35 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 345 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Information And Communication Technologies Project Management Berlaku
36 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 347 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
37 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 350 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur RIG Berlaku
38 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 352 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas Berlaku
39 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 354 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Berlaku
40 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/382/HK.03.00/X/2025 tentang Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Koordinator Satuan Pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
41 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 393 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Tangki Penimbun Berlaku
42 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 394 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berlaku
43 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 395 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Pengelolaan Rantai Suplai Berlaku
44 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 411 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pergadaian Berlaku
45 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 412 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Venture Berlaku
46 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 417 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Berlaku
47 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 425 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan Balai Latihan Kerja Komunitas Terbaik Tahun 2025 Berlaku
48 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 427 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial Berlaku
49 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Penunjang Pendidikan Bidang Penyuluhan Antikorupsi Berlaku
50 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan Berlaku
51 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 473 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Alat dan Mesin Pertanian Berlaku
Surat Edaran Menteri (Ditemukan 11 Peraturan)
No. Judul Status
1 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/1/HK.04.00/II/2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan Tidak Berlaku
2 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Tidak Berlaku
3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Tidak Berlaku
4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/3/HK.04.00/III/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
5 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja Berlaku
6 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Berlaku
7 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/X/2025 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Keikutsertaan Perusahaan Dalam Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
8 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/8/HK.04/X/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
9 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/9/HK.04/XI/2025 tentang Komitmen Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
10 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/9/KU.02/XII/2025 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Pengelolaan Anggaran Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2025 Berlaku
11 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/10/HK.04/XII/2025 tentang Pelaksanaan Kerja Dari Lokasi Lain (Work From Anywhere) Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pada Masa Liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Berlaku
Peraturan Dirjen (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Direktur Jenderal Nomor 3/353/HK.01/X/2025 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.1612/PPTKPKK/X/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PTKPKK/III/ 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berlaku
Keputusan Sekjen (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/81/HK.03.01/I/2025 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2025 Berlaku
2 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/82/HK.03.01/I/2025 tentang Pedoman Penilaian dan Pemotongan Capaian Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
Keputusan Dirjen (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/168/PK.03.03/VIII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2025 Berlaku
2 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 2/4071/HK.05/X/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
Surat Edaran Sekjen (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Surat Edaran Sekjen Nomor 1/1/KP.01/I/2025 tentang Tata Cara Mempekerjakan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan Tidak Berlaku
2 Surat Edaran Sekjen Nomor 1/5/KP.01/XII/2025 tentang Tata Cara Mempekerjakan Tenaga Ahli dan Tenaga Alih Daya Di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
Peraturan Instansi Lain (Ditemukan 5 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Instansi Lain Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai Dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku
2 Peraturan Instansi Lain Nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) Berlaku
3 Peraturan Instansi Lain Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan Berlaku
4 Peraturan Instansi Lain Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku
5 Peraturan Instansi Lain Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Berlaku