1500630
MENU NAVIGASI

Inventarisasi

Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026

ditemukan 57 Peraturan

Undang-undang (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Berlaku
Peraturan Pemerintah (Ditemukan 1 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berlaku
Peraturan Presiden (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim AD HOC Berlaku
2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Convention Concerning Work In The Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188 (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188) Berlaku
Peraturan Menteri (Ditemukan 11 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berlaku
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 Berlaku
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan Berlaku
6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya Berlaku
8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berlaku
9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku
10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Berlaku
11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Berlaku
Keputusan Menteri (Ditemukan 25 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2026 Berlaku
2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berlaku
3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/05/HK.02/I/2026 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026 Berlaku
4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berlaku
6 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Mekanisme Kerja dan Uraian Tugas Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 628 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
8 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 65 Tahun 2026 tentang Besaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 Berlaku
9 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 103 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultansi, Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultansi Komputer, dan Aktivitas Terkait Bidang Keahlian Artificial Intelligence Subbidang Knowledge Based System Berlaku
10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 105 Tahun 2026 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Berlaku
11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan Berlaku
12 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 118 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Berlaku
13 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 119 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Bidang Irigasi dan Rawa Berlaku
14 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Arsitektur Berlaku
15 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik Berlaku
16 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2026 tentang Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
17 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.190/MEN/VIII/2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Air Payau, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Teknika Perikanan Laut Berlaku
18 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 137 Tahun 2026 tentang Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2026 - 2030 Berlaku
19 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 145 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengawasan atau Audit Intern Berlaku
20 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 150 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Pengujian Perangkat dan Kalibrasi Alat Ukur Komunikasi Berlaku
21 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor Berlaku
22 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 152 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengembangbiakan Karang Hias Berlaku
23 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 153 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Intervensi Sumur Dengan Coiled Tubing Berlaku
24 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 157 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Bidang Pengoperasian Alat Berat Untuk Pekerjaan Tanah (Earthworks) dan Pekerjaan Pengaspalan (Roadworks) Berlaku
25 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 188 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Pemrosesan Gas Alam Berlaku
Surat Edaran Menteri (Ditemukan 8 Peraturan)
No. Judul Status
1 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/II/2026 tentang Kewajiban Pemberi Kerja Melaporkan Lowongan Pekerjaan Berlaku
2 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026 tentang Pelaksanaan Kerja Dari Lokasi Lain (Work From Anywhere) Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pada Masa Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 Berlaku
3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan Berlaku
4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Berlaku
5 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04/III/2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Pada Hari Raya Keagamaan Berlaku
6 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja Berlaku
7 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/6/HK.04/II/2026 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
8 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/7/HK.04/II/2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
Keputusan Sekjen (Ditemukan 2 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/1536/HK.03.01/V/2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan Berlaku
2 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/1537/HK.03.01/V/2026 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/0235/KP.08.04/III/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Berlaku
Keputusan Dirjen (Ditemukan 4 Peraturan)
No. Judul Status
1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1812/PK.01.02/II/2026 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Berlaku
2 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1813/PK.01.02/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Berlaku
3 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1919/PK.01.02/III/2026 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja dalam Penyelengaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Berlaku
4 Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1920/PK.01.02/III/2026 tentang Pedoman Sertifikasi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Berlaku
Peraturan Instansi Lain (Ditemukan 3 Peraturan)
No. Judul Status
1 Peraturan Instansi Lain Nomor 1 Tahun 2026 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Berlaku
2 Peraturan Instansi Lain Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Berlaku
3 Peraturan Instansi Lain Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi Berlaku